Sulawesi Utara

Mitos Asal Usul

Toar dan Lumimuut

Sumber: north-sulawesi.org oleh Dr. Peter Blumtritt

Kolonialisme & Kemerdekaan

Sumber daya alam yang melimpah di Minahasa membuat Manado menjadi pelabuhan strategis bagi para pedagang Eropa yang berlayar dari dan ke pulau rempah-rempah Maluku. Pada saat kontak pertama dengan orang Eropa, Kesultanan Ternate memegang kekuasaan atas Sulawesi Utara, dan daerah ini sering dikunjungi oleh para pedagang Bugis pelaut dari Sulawesi Selatan. Bangsa Spanyol dan Portugis, bangsa Eropa pertama yang datang, datang ke Sulawesi Utara melalui pelabuhan Makassar, tetapi juga mendarat di pulau Sulu (di lepas pantai utara Kalimantan) dan di pelabuhan Manado. Spanyol mendirikan sebuah benteng di Manado. Namun, pengaruh Spanyol dan Portugis dibatasi oleh kekuatan Ternate.

Portugis meninggalkan jejak kehadiran mereka di utara dengan cara-cara yang halus. Nama-nama keluarga Portugis dan berbagai kata Portugis yang tidak ditemukan di tempat lain di Indonesia, seperti garrida untuk wanita yang memikat dan buraco untuk pria yang jahat, masih dapat ditemukan di Minahasa. Pada tahun 1560-an, para misionaris Fransiskan Portugis membuat beberapa orang menjadi mualaf di Minahasa.

Pada awal abad ke-17, Belanda berhasil menggulingkan kesultanan Ternate, dan kemudian mulai mengalahkan Spanyol dan Portugis. Mereka berkolusi dengan para penguasa Minahasa untuk mengusir para pesaing mereka dari Eropa. Pada tahun 1677, Belanda menduduki Pulau Sangir dan dua tahun kemudian, gubernur Belanda untuk Maluku, Robert Padtbrugge, mengunjungi Manado. Dari kunjungan ini muncullah sebuah perjanjian dengan para kepala suku Minahasa, yang kemudian menyebabkan dominasi Belanda selama 300 tahun berikutnya.

Belanda membantu menyatukan konfederasi Minahasa yang secara linguistik beragam, dan pada tahun 1693, Minahasa mencetak kemenangan militer yang menentukan melawan Bolaang di selatan, yang pada saat itu, seperti tetangganya, Gorontalo, adalah kerajaan Muslim. Pengaruh Belanda berkembang pesat ketika orang Minahasa memeluk barang-barang Eropa dan agama Kristen. Terlepas dari kegiatan Portugis, agama Kristen menjadi kekuatan pada awal tahun 1820-an ketika sebuah kelompok Calvinis, Netherlands Missionary Society, beralih dari minat yang hampir eksklusif di Maluku ke daerah Minahasa. Konversi besar-besaran orang Minahasa hampir selesai pada tahun 1860. Bersama dengan para misionaris datanglah sekolah-sekolah misi, yang berarti bahwa, seperti halnya di Ambon dan Roti, pendidikan Barat di Minahasa dimulai jauh lebih awal dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Pemerintah Belanda akhirnya mengambil alih beberapa sekolah ini dan juga mendirikan sekolah-sekolah lainnya. Karena sekolah-sekolah tersebut mengajarkan bahasa Belanda, orang Minahasa memiliki keuntungan awal dalam persaingan untuk mendapatkan pekerjaan di pemerintahan dan tempat di tentara kolonial.

Orang Minahasa bertempur bersama Belanda untuk memadamkan pemberontakan di daerah lain di nusantara, terutama dalam Perang Jawa 1825-30. Mereka tampaknya mendapatkan peran khusus dalam skema Belanda dan kesetiaan mereka kepada Belanda sebagai tentara, agama Kristen mereka dan isolasi geografis mereka dari daerah lain di Indonesia, semuanya menyebabkan mereka merasa ‘berbeda’ dari kelompok etnis lain di nusantara. Dididik dengan baik di sekolah-sekolah misi dan sekolah pemerintah, orang Minahasa termasuk di antara para kolonis pertama yang mencari pekerjaan dan prestise di luar negeri.

Pada pertengahan tahun 1800-an, skema tanam paksa menghasilkan panen kopi murah dalam jumlah besar untuk monopoli Belanda. Orang Minahasa menderita akibat ‘kemajuan’ ini, namun hubungan ekonomi, agama, dan sosial dengan para penjajah terus meningkat.

Pendudukan Jepang pada tahun 1942-45 adalah periode yang penuh dengan kekurangan. Hal ini menghancurkan mitos superioritas Belanda, karena Batavia menyerahkan kekaisarannya tanpa perlawanan. Meskipun pada awalnya disambut sebagai pembebas di sebagian besar wilayah nusantara, Jepang secara bertahap menempatkan diri mereka sebagai penguasa yang kejam.

Pada tahun 1945, sekutu mengebom Manado secara besar-besaran. Selama perang kemerdekaan melawan Belanda yang kembali ke Indonesia, terjadi perpecahan yang pahit antara kaum Unitarian yang pro-Indonesia dan mereka yang mendukung federalisme yang disponsori Belanda. Penunjukan seorang Kristen Manado, Sam Ratulangi, sebagai gubernur republik pertama di Indonesia bagian timur menjadi penentu dalam memenangkan dukungan orang Minahasa untuk republik.

Sumber: north-sulawesi.org oleh Dr. Peter Blumtritt

Orang Minahasa sebagai Elite

Karena orang Minahasa sangat antusias memeluk agama Kristen dan berpendidikan tinggi, mereka menjadi minoritas di koloni Hindia Belanda yang lebih luas. Hal ini menyebabkan lebih sedikit batas-batas rasial daripada di tempat lain. Orang Minahasa dikatakan berpenampilan, makan, dan berbicara seperti orang Belanda. Namun, pada tahun 1930-an, kelompok etnis lain mulai menyusul dan menggantikan orang Minahasa. Selain itu, undang-undang disahkan yang mencegah warga kolonial, tidak peduli seberapa baik pendidikannya, untuk mendapatkan status Eropa. Perubahan-perubahan ini menggagalkan aspirasi orang Minahasa untuk diperlakukan seperti orang Belanda. Ambivalensi orang Minahasa terutama ditandai dengan mengacu pada gerakan kemerdekaan Indonesia. Di satu sisi, orang Minahasa takut bahwa kemerdekaan tidak dapat dihindari dan dengan demikian akan menjadi bunuh diri politik untuk "tetap terisolasi". Di sisi lain, orang Minahasa takut "minoritas kecil kami" akan "ditelan" oleh bangsa Indonesia yang besar. Untuk meredakan ketakutan mereka, sebagian besar orang Minahasa menolak nasionalisme unitaris yang lebih populer yang dipromosikan oleh Sukarno - nasionalisme satu bangsa - dan menganut federalisme, khususnya otonomi setiap kelompok etnis atau daerah. Pada tahun 1942, orang Minahasa yang berpendidikan menerima bahwa apa pun masa depan politik mereka, hal itu akan menjadi bagian dari masa depan Indonesia secara keseluruhan, meskipun patriotisme kedaerahan masih ada sampai sekarang.

Tema serupa telah diupayakan dalam Journal of Asian Studies, dalam sebuah artikel yang berjudul Leadership and Social Mobility in Southeast Asian Society: Minahasa.

Sejarah Baru: Permesta hingga Sekarang

Dengan berakhirnya perjuangan panjang dan berat Indonesia untuk meraih kemerdekaan, sebagian besar rakyat Indonesia percaya bahwa akan ada perbaikan kondisi sosial dan ekonomi yang cepat. Selama tahun-tahun awal kemerdekaan, beberapa kemajuan telah dicapai ke arah ini, yang paling menonjol adalah di bidang pendidikan, dan untuk saat itu, setidaknya masyarakat Indonesia menjadi lebih egaliter dibandingkan pada masa kolonial. Namun, tingkat kemajuannya masih jauh dari harapan, dan kekecewaan serta frustrasi semakin mengarah pada kecenderungan yang dapat dimengerti untuk menyalahkan pemerintah pusat di Jakarta atas tidak memadainya langkah-langkah yang diambil untuk memenuhi harapan yang telah dibangkitkan selama revolusi.

Ketika republik yang masih muda ini beranjak dari satu krisis ke krisis lainnya, monopoli Jakarta atas perdagangan kopra secara serius melemahkan ekonomi Sulawesi Utara. Ekspor ilegal berkembang pesat dan pada bulan Juni 1956 Jakarta memerintahkan penutupan pelabuhan Manado, pelabuhan penyelundupan tersibuk di republik ini. Para pemimpin lokal menolak dan Jakarta pun mundur. Seperti halnya di Sumatra, ada perasaan umum bahwa pemerintah pusat tidak efisien, pembangunan mandek dan uang mengalir deras ke Jawa.

Pada bulan Maret 1957, para pemimpin militer di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara melancarkan konfrontasi terhadap pemerintah pusat, dengan tuntutan otonomi daerah yang lebih besar. Mereka menuntut lebih banyak pembangunan daerah, pembagian pendapatan yang lebih adil, bantuan untuk menumpas pemberontakan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, dan sebuah kabinet pemerintah pusat yang dipimpin bersama oleh Soekarno dan Hatta. Setidaknya pada awalnya pemberontakan “Permesta” (Piagam Perjuangan Semesta Alam) adalah sebuah gerakan reformis dan bukan gerakan separatis.

Negosiasi antara pemerintah pusat dan para pemimpin militer Sulawesi mencegah terjadinya kekerasan di Sulawesi bagian selatan, tetapi para pemimpin Sulawesi Utara tidak puas dengan kesepakatan tersebut dan gerakan ini terpecah. Terinspirasi, mungkin, oleh ketakutan akan dominasi oleh Sulawesi Selatan, para pemimpin tersebut mendeklarasikan negara bagian Sulawesi Utara yang otonom pada bulan Juni 1957. Pada saat itu, pemerintah pusat telah mengendalikan situasi di Sulawesi bagian selatan, tetapi di bagian utara mereka tidak memiliki tokoh lokal yang kuat yang dapat diandalkan, dan ada desas-desus bahwa Amerika Serikat, yang dicurigai memasok senjata kepada para pemberontak di Sumatera, juga berhubungan dengan para pemimpin Sulawesi Utara.

Kemungkinan intervensi asing akhirnya mendorong pemerintah pusat untuk mencari dukungan militer dari Sulawesi bagian selatan. Pasukan Permesta diusir dari Sulawesi Tengah, Gorontalo, Kepulauan Sangihe dan dari Morotai di Maluku (yang dari lapangan terbangnya para pemberontak berharap dapat menerbangkan serangan bom ke Jakarta). Beberapa pesawat pemberontak (yang dipasok oleh Amerika Serikat dan diterbangkan oleh pilot-pilot Filipina, Taiwan dan Amerika Serikat) dihancurkan. Kebijakan AS berubah, mendukung Jakarta, dan pada bulan Juni 1958 pasukan pemerintah pusat mendarat di Sulawesi Utara. Pemberontakan Permesta akhirnya dapat dipadamkan pada pertengahan tahun 1961.

Dampak dari pemberontakan di Sumatra dan Sulawesi adalah memperkuat tren yang diharapkan oleh para pemberontak untuk dilemahkan. Otoritas pusat ditingkatkan dengan mengorbankan otonomi daerah, nasionalisme radikal menang atas moderasi pragmatis, kekuatan komunis dan Soekarno meningkat sementara kekuatan Hatta melemah, dan Soekarno mampu membangun “Demokrasi Terpimpin”-nya pada tahun 1959.

Sulawesi Utara menjadi makmur di bawah pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto, yang mulai menjabat pada tahun 1967. Banyak laporan ekonomi (tetapi hanya sedikit reformasi politik) yang diinginkan oleh para pemberontak Permesta dilaksanakan. Provinsi ini memiliki budaya yang toleran dan memandang ke luar dan akan menarik untuk melihat apa yang akan terjadi di masa depan setelah penerapan Otonomi Daerah baru-baru ini, gagasan yang diperjuangkan Permesta.

Pemberontakan Permesta - Timeline

1956

Juni: Pemerintah menindak penyelundupan di Sulawesi Utara.

1957

Juni: Para perwira militer pemberontak di Manado mendeklarasikan negara bagian Sulawesi Utara yang otonom (awal pemberontakan Piagam Perjuangan Semesta atau Permesta).

September: Berbagai perwira pemberontak dari Sumatra dan Sulawesi bertemu di Padang untuk mengkoordinasikan kekuatan.

1958

Februari: Para perwira pemberontak bertemu di Padang sementara Sukarno berada di Thailand.

15 Februari: Pemberontak membentuk pemerintah tandingan PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) di Bukittingi. Pemberontak Permesta di Sulawesi bergabung dengan PRRI. Amerika Serikat menjanjikan bantuan rahasia kepada para pemberontak. Sukarno menuntut tanggapan yang keras.

21 Februari: Angkatan Udara mengebom Padang, Bukittingi, dan Manado.

Maret: Unit-unit Angkatan Darat dari Divisi Diponegoro dan Siliwangi mendarat di Sumatra dan merebut Medan.

April: Padang jatuh ke tangan pasukan pemerintah pusat.

Mei: Bukittingi jatuh ke tangan pasukan pemerintah pusat, begitu pula Gorontalo di Sulawesi.

18 Mei: Pilot Amerika Serikat, Alan Pope, ditembak jatuh di atas Ambon ketika secara diam-diam membantu pemberontak PRRI.

Juni: Manado jatuh ke tangan pasukan pemerintah pusat.

1960

September: Sulawesi dibagi menjadi provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan.

Sisa-sisa terakhir dari "Zelfbesturen" atau otonomi untuk penguasa lokal dihapus dari undang-undang.

1961

Februari: Sisa-sisa gerilyawan "Permesta" di Sulawesi mulai menyerahkan diri setelah tawaran amnesti.

29 Mei: Pemberontak Permesta terakhir di Sulawesi menyerah.

Sumber: north-sulawesi.org oleh Dr. Peter Blumtritt